Home
Umum
- Sejarah KUHP
- Selayang Pandang
Daftar Undang Undang
Web Judi Online Tergacor

Search Result

Search Result

Pencarian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

WETBOEK VAN STRAFRECHT

Download

BUKU I - ATURAN UMUM

Bab I : Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan
Bab II : Pidana
Bab III : Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi Atau Memberatkan Pidana
Bab IV : Percobaan
Bab V : Penyertaan Dalam Tindak Pidana
Bab VI : Perbarengan Tindak Pidana
Bab VII : Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan
Bab VIII : Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana
Bab IX : Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang
Bab I : Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Bab II : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden
Bab III : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya
Bab IV : Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan
Bab V : Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Bab VI : Perkelahian Tanding
Bab VII : Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang
Bab VIII : Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
Bab IX : Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu
Bab X : Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas
Bab XI : Pemalsuan Meterai Dan Merek
Bab XII : Pemalsuan Surat
Bab XIII : Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan
Bab XIV : Kejahatan Terhadap Kesusilaan
Bab XV : Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong
Bab XVI : Penghinaan
Bab XVII : Membuka Rahasia
Bab XVIII : Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
Bab XIX : Kejahatan Terhadap Nyawa
Bab XX : Penganiayaan
Bab XXI : Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan
Bab XXII : Pencurian
Bab XXIII : Pemerasan Dan Pengancaman
Bab XXIV : Penggelapan
Bab XXV : Perbuatan Curang
Bab XXVI : Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak
Bab XXVII : Menghancurkan Atau Merusakkan Barang
Bab XXVIII : Kejahatan Jabatan
Bab XXIX : Kejahatan Pelayaran
Bab XXIX A : Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (UU No. 4 Tahun 1976)
Bab XXX : Penadahan Penerbitan Dan Percetakan
Bab XXXI : Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai Bab
Bab I : Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan
Bab II : Pelanggaran Ketertiban Umum
Bab III : Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
Bab IV : Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan
Bab V : Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan
Bab VI : Pelanggaran Kesusilaan
Bab VII : Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, Dan Pekarangan
Bab VIII : Pelanggaran Jabatan
Bab IX : Pelanggaran Pelayaran

BUKU II - KEJAHATAN

Bab I : Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan
Bab II : Pidana
Bab III : Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi Atau Memberatkan Pidana
Bab IV : Percobaan
Bab V : Penyertaan Dalam Tindak Pidana
Bab VI : Perbarengan Tindak Pidana
Bab VII : Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan
Bab VIII : Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana
Bab IX : Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang
Bab I : Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Bab II : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden
Bab III : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya
Bab IV : Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan
Bab V : Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Bab VI : Perkelahian Tanding
Bab VII : Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang
Bab VIII : Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
Bab IX : Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu
Bab X : Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas
Bab XI : Pemalsuan Meterai Dan Merek
Bab XII : Pemalsuan Surat
Bab XIII : Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan
Bab XIV : Kejahatan Terhadap Kesusilaan
Bab XV : Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong
Bab XVI : Penghinaan
Bab XVII : Membuka Rahasia
Bab XVIII : Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
Bab XIX : Kejahatan Terhadap Nyawa
Bab XX : Penganiayaan
Bab XXI : Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan
Bab XXII : Pencurian
Bab XXIII : Pemerasan Dan Pengancaman
Bab XXIV : Penggelapan
Bab XXV : Perbuatan Curang
Bab XXVI : Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak
Bab XXVII : Menghancurkan Atau Merusakkan Barang
Bab XXVIII : Kejahatan Jabatan
Bab XXIX : Kejahatan Pelayaran
Bab XXIX A : Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (UU No. 4 Tahun 1976)
Bab XXX : Penadahan Penerbitan Dan Percetakan
Bab XXXI : Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai Bab
Bab I : Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan
Bab II : Pelanggaran Ketertiban Umum
Bab III : Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
Bab IV : Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan
Bab V : Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan
Bab VI : Pelanggaran Kesusilaan
Bab VII : Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, Dan Pekarangan
Bab VIII : Pelanggaran Jabatan
Bab IX : Pelanggaran Pelayaran

BUKU III - PELANGGARAN

Bab I : Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan
Bab II : Pidana
Bab III : Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi Atau Memberatkan Pidana
Bab IV : Percobaan
Bab V : Penyertaan Dalam Tindak Pidana
Bab VI : Perbarengan Tindak Pidana
Bab VII : Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan
Bab VIII : Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana
Bab IX : Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang
Bab I : Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Bab II : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden
Bab III : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya
Bab IV : Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan
Bab V : Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Bab VI : Perkelahian Tanding
Bab VII : Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang
Bab VIII : Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
Bab IX : Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu
Bab X : Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas
Bab XI : Pemalsuan Meterai Dan Merek
Bab XII : Pemalsuan Surat
Bab XIII : Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan
Bab XIV : Kejahatan Terhadap Kesusilaan
Bab XV : Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong
Bab XVI : Penghinaan
Bab XVII : Membuka Rahasia
Bab XVIII : Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
Bab XIX : Kejahatan Terhadap Nyawa
Bab XX : Penganiayaan
Bab XXI : Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan
Bab XXII : Pencurian
Bab XXIII : Pemerasan Dan Pengancaman
Bab XXIV : Penggelapan
Bab XXV : Perbuatan Curang
Bab XXVI : Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak
Bab XXVII : Menghancurkan Atau Merusakkan Barang
Bab XXVIII : Kejahatan Jabatan
Bab XXIX : Kejahatan Pelayaran
Bab XXIX A : Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (UU No. 4 Tahun 1976)
Bab XXX : Penadahan Penerbitan Dan Percetakan
Bab XXXI : Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai Bab
Bab I : Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan
Bab II : Pelanggaran Ketertiban Umum
Bab III : Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
Bab IV : Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan
Bab V : Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan
Bab VI : Pelanggaran Kesusilaan
Bab VII : Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, Dan Pekarangan
Bab VIII : Pelanggaran Jabatan
Bab IX : Pelanggaran Pelayaran

KETENTUAN TERKAIT

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1951
Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1960
PERPU No. 16 Tahun 1960
PERPU No. 18 Tahun 1960
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1961
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1976
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999

KATEGORI BIDANG UNDANG-UNDANG DI LUAR KUHP

Link Terkait

KEJAKSAAN AGUNG

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL BEA dan CUKAI

Disclimer | Kritik & Saran

Copyright © 2010 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. All rights reserved.

Daftar Gacor Web Judi Online Terbaik 2022

janda slot88
idn slot online
slot pucuk88
judi slot online
idn poker 9naga
idn poker uang asli
judi slot pucuk88
tangkasnet web
tangkas royalgold asia
ggslot777
Poker Online IDN
Slot Online Dana